Baca Juga
” Kuota pupuk yang dikeluarkan itu sudah matang, disesuaikan dengan kebutuhan,” jelas Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Bandung, Praniko Imam Sagita saat ditemui di Soreang, Selasa (31/1/2023).
Tetapi kenyataan di lapangan, jelas Ketua Fraksi Gerinda ini, dari tahun ke tahun kelangkaan pupuk terus terjadi.
“Kelangkaan pupuk dari tahun ke tahun tidak berbeda, kenapa terjadi. Ini harus kita cegah,” imbuhnya.
Menurutnya, kelangkaan pupuk yang terjadi secara masif, artinya ada oknum dilapangan yang bermain.
“Seperti di 2022 hingga 2023 kuota pupuk tetap diangka 10 ribu ton, namun dalam jangka setahun kondisi lahan pertanian banyak yang berubah. Dengan kondisi itu, seharusnya kelangkaan pupuk tidak terjadi,” ucapnya.
Legislator Partai Gerinda ini mengungkapkan, kelangkaan pupuk sudah terjadi sejak 2017 dan hingga 2021 kemarin pun masih berlangsung.
Padahal ujar Praniko, alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Bandung terjadi sejak 2015 hingga saat ini.
Ratusan hektar sudah berubah, menjadi kawasan industri, komplek perumahan, taman serta komplek perkantoran baik milik pemerintah maupun swasta.
Yang jadi pertanyaan, kenapa kelangkaan pupuk terus terjadi, padahal kuotanya tetap bahkan cenderung bertambah setiap tahunnya.
“Ini yang harus kita cari, adanya oknum yang bermain terhadap pupuk,” imbuhnya.
Melihat fenomena itu, Pemda membentuk badan usaha milik daerah (BUMD) yang bergerak di bidang pertanian atau agro.
“Tahun ini kan Pemda akan membagikan 50 ribu kartu tani Bedas, dengan subsidi pupuk Rp 500 ribu per petani, dengan adanya BUMD nanti akan terdetek berapa kebutuhan pupuk kita sebenarnya,” paparnya.
“Selama ini kita tidak bisa mengintervensi para distributor, karena mereka langsung ngelink ke pabriknya,” sambung Praniko.
Untuk itu Praniko berharap, agar Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur soal pertanian, mengintervensi ke permasalan pupuk bersubsidi. (Kiki)
