Baca Juga
* DBH SDA Kehutanan merupakan bagian dari Transfer ke Daerah yang berasal dari penerimaan SDA Kehutanan.
* DBH SDA Minyak dan Gas Bumi (Migas) merupakan bagian dari Transfer ke Daerah yang berasal dari penerimaan SDA Minyak dan Gas Bumi.
* DBH SDA Mineral dan Batu Bara (Minerba) merupakan bagian dari Transfer ke Daerah yang berasal dari penerimaan SDA Minerba yang berasal dari Iuran Tetap (Land-Rent) dan iuran Eksploitasi/Eksplorasi (royalti).
* DBH SDA Panas Bumi merupakan bagian dari Transfer ke Daerah yang berasal dari penerimaan SDA Panas Bumi yang berasal dari Setoran Bagian Pemerintah atau Iuran Tetap dan Iuran Produksi.
* DBH SDA Perikanan merupakan bagian dari Transfer ke Daerah yang berasal dari penerimaan SDA Perikanan.
Masing-masing penerimaan dari kelima SDA tersebut dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
DPC Pospera Purwakarta mengkritik BKAD Purwakarta atas pengelolaan dan publikasi anggaran Dana Bagi Hasil yang kurang transparan.
Menurut ketua Pospera, Sutisna a Sonjaya meskipun Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) sudah dikenal di masyarakat, namun pada penyalurannya seringkali terjadi masalah.
"Masyarakat sekarang semakin cerdas, dan pemerintah juga telah mengatur Undang-Undang keterbukaan informasi. Jadi jika masih ada pejabat yang main-main dengan uang rakyat, tinggal menunggu waktu naas," ujar ketua Pospera,Selasa,(4/6/2024)
Dari data yang dimiliki, jumlah anggaran yang masuk ke kas daerah dari Dana Bagi Hasil tersebut sangat besar.
Namun, seperti halnya DBHCT (Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau), penggunaan Dana Bagi Hasil lainnya juga tidak jelas.
Hal ini menunjukkan bahwa masih ada kekurangan dalam pengelolaan dan publikasi Dana Bagi Hasil di Purwakarta.
"Masyarakat memang cerdas, tapi para birokrat juga memiliki kelihaian tersendiri dalam membuat laporan ," pungkasnya.(Mul)
